Kunjungan SBY ke Surabaya

Apa Relevansi Kunjungan SBY ke “Sby”

Oleh: JAMSARI 

Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Surabaya (“Sby”) selama tiga hari (13-15 Desember) disambut dengan beragam ekspresi masyarakat Jawa Timur antara “suka” dan “duka.”   

Ekspresi “duka,” salah satunya, masyarakat berunjuk rasa di Jalan Gubernur Suryo Surabaya yang tergabung dalam aliansi Rakyat Miskin (Raskin) dengan tuntutan pendidikan dan kesehatan gratis serta penyediaan rumah yang terjangkau bagi rakyat miskin. Sedangkan sambutan “suka,” tentu, oleh pemerintah Jatim itu sendiri, dan pihak Institute Tekhnologi Sepuluh Nopember (ITS) sebab SBY akan memberikan kuliah umum serta meresmikan Gedung Pusat Robotika dan Gedung Pusat Energi ITS dalam rangka peringatan 50 tahun ITS (Kompas Jatim/14/12).

Tak hanya itu, SBY juga akan menginap di gedung Grahadi dengan fasilatas kamar khusus kepresidenan yang melebihi hotel bintang lima sekaligus meresmikan peluncuran kredit usaha rakyat tenaga kerja Indonesia (KUR TKI) di Gedung Grahadi tersebut. Kemudian rencana kunjungan selanjutnya ke Perusahaan Penempatan TKI Sawasta (PPTKIS) PT Perwira Nusayara di Krian Sidoarjo.

Bebarapa ihwal kunjungan SBY terkait aksi unjuk rasa maupun penerimaannya tersebut adalah bentuk cermin sosial masyarakat terhadap pemimpin bangsanya. Cermin sosial adalah ungkapan hati individu atau kelompok yang tergabung dalam suatu kemasyarakatan dalam naungan sebuah intitusi tertinggi yaitu Negara. Negara yang menaungi rakyatnya dalam aspek kesejahteraan sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya merupakan tanggungjawab pemerintah melalui simbol kepemimpinan seorang presiden.

Fenomena cermin sosial itu muncul dan bereaksi layaknya ribuan urat nadi dalam tubuh manusia. jika urat nadi itu berupa ribuan rakyat dan mengalami kesakitan, disfungsi akibat kurang terawatnya siklus pemerintahan dalam tubuh manusia itu sendiri maka yang dituntut adalah pemimpin dalam tubuh itu sendiri. Apakah dengan jalan pemeriksaan diagnose sebab-akibat ketidakfungsian urat nadi lalu berobat atau dengan cara menempuh jalan lain untuk melakukan pemulihan dan penyembuhan urat nadi tersebut.

Reaksi cermin sosial semacam itu dalam sosiologi disebabkan adanya kesadaran diri struktur sosial (patembayan dan paguyuban) selama mengalami masa kepemimpinan SBY dalam dua periode (2004-2014) dinilai tidak puas oleh rakyatnya. Misalnya, kesengsaraan yang dialami rakyat akibat ketidakberesan pemerintah dalam menangani kasus Lapindo Sidorajo yang membiarkan urat nadi (rakyat) kehilangan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, semakin tidak jelas nasibnya.

Kejujuran pemimpin

Kunjungan itu di samping membuat lalu lintas macet dan buka-tutup, apa relevansi kedatangan SBY tersebut, dapatkah merubah pertumbuhan ekonomi masyarakat Jatim hingga tataran bawah?

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sosok pemimpin-pemimpin baik secara kelompok formal mapun nonformal. Masing-masing pemimpin memiliki pandangan (out look) visioner dalam mencerdaskan kelompoknya secara berjangka (pendek-panjang) demi kesejahteraan rakyatnya.

Barangkali, dapat kita contohkan seperti Gubernur Jatim dan Wakilnya, merupakan bagian dari cermin sosial dimana mereka adalah pemimpin-pemimpin yang tahu persis bagimana kondisi rakyatnya di daerah Jatim. Pengamatan dan wawasan sosok pemimpin di sini dibutuhkan sikap kejujuran dalam mengambil tindakan, keputusan, serta melaporkan kepada pihak presiden untuk menuju suatu perubahan, semisal, kenapa warga korban Lapindo luput dari perhatian pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan sebagainya.

Lantas persoalan korupsi, penyelewengan dana publik apakah aktif atau masif dan sampai sejauh ini apakah semakin berkurang atau bertambah, baik ditingkatan birokrasi pemerintahan wilayah maupun daerah.

Koherensi antara SBY dan Gubernur Jatim serta Wakilnya memiliki kedekatan sebagai sosok pemimpin yang linier dan instruksional. Oleh karena itu, peran kejujuran pemimpin dalam perkembangan wilayahnya (Gubernur dan wakilnya) tidak perlu ditutup-tutupi ketika dihadapkan pada realita terhadap Presiden SBY. Begitu juga sebaliknya, presiden tetap mempertanyakan kendala-kendala sosial kemasyarakat yang menjadi penghambat kinerja pemerintahan Jatim agar tidak terjadi tumpang tindih pemahaman kepada masyarakat Jatim khususnya.

Pertama, rethingking prospek ekonomi Jatim ke depan. Bahwa ekonomi menjadi tumpuan dan cermin masyarakat Jatim dalam jaminan kesejahteraan. Jika tingkat kemiskinan masih banyak berarti harus segera mengambil kebijakan untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja baru, peluang-paluang bisnis untuk mengurangi angka pengangguran. Karena kemiskinan dimana-mana bersanding dengan jumlah statistik pengangguran.

Kedua, tingkat pendidikan dan kesehatan. Jika masyarakat buta aksara (belum bisa baca tulis) masih belum terentaskan dan kurangnya tempat-tempat fasilitas kesehatan desa belum terpenuhi maka konsekwensinya adalah bagimana pemerintah Jatim mengupayakan pemerataan sistem pendidikan dan kesehatan hingga ke pelosok-pelosok desa di seluruh Jatim. Karena cermin sosial dalam masyarakat bukan jaminan sosok figuratif kepemimpinan melainkan apa saja yang sudah dilakukannya selama memimpin.

Ketiga, TKI asal Jatim yang diagungkan sebagai pahlawan devisa apakah sudah pasti mendapatkan jaminan keselamatan hak-haknya di negeri tetangga nan jauh sebagai manusia merdeka yang memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia? Mengingat Jatim termasuk penyuplai TKI terbesar di Indonesia.

Semoga kunjungan Presiden SBY ke “sby” bukan sebatas seremonial tamu undangan atau sekedar menggugurkan kewajiban sebagai pemimpin bangsa tetapi memiliki dampak positif bagi masyarakat Jatim. Begitu juga dengan Gubernur dan Wakilnya bagimana menyambut kedatangan SBY dengan sederet agenda peresmian KUR TKI dan sebagainya tetap memihak dan berorientasi pada rakyatnya bukan karena kepentingan kaum elit di Jatim dan nasional. Sebab dipundaknya rakyat Jatim berharap lebih dan bisa merasakan kepemimpinan yang dapat dijadikan teladan bagi generasinya.